0

Jajaran Polres Garut Kawal Aksi Unjuk Rasa Dari LSM BRIGADE RAKYAT, Beserta Gabungan LSM, Ormas, OKP, Perwakilan Pengusaha Dan Pemerhati Kebijakan Publik

Polres Garut Polda Jabar – Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB dengan bertempat di Wilayah Kab. Garut. Jajaran Polres Garut mengawal pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa Dari LSM BRIGADE RAKYAT, Beserta Gabungan LSM, Ormas, OKP, Perwakilan Pengusaha Dan Pemerhati Kebijakan Publik dan bertindak selaku Koorlap Zamzam dengan estimasi massa sekitar 100 orang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabag Ops Kompol. Apri Rachman S.E, Kasat Binmas Kompol. Dudu Gunawan S.H, Kapolsek Tarogong Kidul Kompol. Alit Kadarusman, Anjak Polres Garut Kompol. Dedi Kusnadi, Kapolsek Garut Kota Kompol. Hermansyah, KasatIntelkam AKP. Tinto Bintoro S.H, M.Si, Kasat Sabhara AKP. Cecep Bambang, Kanit Patwal Ipda. Ajay, Kbo Sabhara Ipda. Jarwo, Panit Sabhara Polsek Garut Kota Ipda. Suwarna, 1 SSK Personil Dalmas Polres Garut,

1 Peleton Personil Sat Pol PP,

1 Peleton Personil Dishub Garut,

1 Peleton Gabungan Resintel Polres Garut selurunya berjumlah 50 orang.

Adapun Route Aksi Unjuk Rasa Bunderan Simpang Lima – Kantor Bupati – Dinas Pendidikan – Kantor Bappeda – Kantor Perkim dan Dinas PUPR – Kantor Kejari – Kantor Bank BNI – Kantor Bank BJB Finish Alun – Alun

Tuntukan yang disampaikan dari LSM Brigade Rakyat , ialah sbb :

1. Menertibkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemkab Garut yang tidak sesuai prosedur. Laksanakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pedoman pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara luas. Kami menolak keras adanya dominasi dan monopoli pengadaan barang dan jasa oleh pribadi/kelompok tertentu yang didasari perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan negara.

2. Usut tuntas para oknum bandar/calo anggaran dan para penyedia yang menyebabkan proyek- proyek mangkrak di Kabupaten Garut. Paksa mereka untuk mengembalikan kerugian negara dan berikan hukuman sesuai peraturan perundangan.

3. Usut tuntas para pelaku kejahatan lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara yang berdampak bagi masyarakat luas serta mengakibatkan rusaknya ekosistem secara permanen, termasuk para penambang Galian C ilegal dan perusahaan pengolahan kulit Sukaregang yang tidak memperhatikan kelestarian alam.

4. Mengubah pola umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Garut agar lebih pro rakyat dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kurangi pembangunan infrastruktur fisik, perbanyak stimulan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

5. Tertibkan program revitalisasi pasar tradisional dari praktik-praktik melawan hukum, seperti jual-beli kios oleh oknum-oknum pejabat terkait untuk menekan kerugian masyarakat dan negara.

6. Tertibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan BUMN yang ada di Kabupaten Garut sebagai salah satu sumber penting pemberdayaan masyarakat.

7. Perhatikan para korban gusuran reaktivasi rel PT. KAI yang sampai saat ini menjalani kehidupan yang tidak layak dan memiliki masa depan yang tidak menentu.

8. Tuntaskan kasus-kasus hukum yang saat ini sedang berjalan, diantaranya Pokir-BOP DPRD, Pasar Leles, Pasar Wanaraja, pembangunan jalan poros Cilawu-Banjarwangi dan seterusnya. Kami yang berunjuk rasa.

Pada aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong – dorongan antara massa aksi dengan pihak kepolisian di duga massa terprovokasi oleh operator aksi, Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama karena massa berhasil di redam oleh pihak kepolisian sehingga terwujudnya situasi yang kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *