0

Doa Bersama Kapolres Garut Dengan Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut

Kapolres Garut memberikan himbauan kepada para peserta aksi audensi.

Polres Garut Polda Jabar – Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dengan bertempat di Depan Gedung DPRD Kab. Garut Jl. Patriot Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Telah dilaksanakan Doa Bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut. Bertindak sebagai penanggung jawab Sdr. Cecep Kurniadi dan estimasi massa 600 oran.

Maksud dan tujuan dilaksanakan Doa Bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut sebagai bentuk aksi damai dalam rangka protes terhadap Pemerintah Pusat terkait pengangkatan CPNS tahun 2019.

Rangkaian kegiatan Doa Bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut yaitu sbb :

1. Pukul 08.00 Wib dilaksanakan orasi penyampaian tuntutan.

2. Pukul 09.30 Wib dilaksanakan Doa bersama dan Istigosah.

3. Pukul 10.20 Wib bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Garut dilaksanakan Audiensi antara Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut dgn DPRD Kab. Garut dan Pemda Kab. Garut. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kab. Garut Sdr. Enan dan H. Agus Hamdani G.S. S. Pdi, Sekda Kab. Garut Deni Suherlan, Kepala BKD Kab. Garut Drs. Didit Fajar Putradi. M. Si, Kadisdik Kab. Garut Totong, Sekdis BKD Kab. Garut Muhklis, Perwakilan Kadisnaker Kab. Garut, Asda 1 Kab. Garut Nurdiana, anggota DPRD Kab. Garut Yudha Pujha Turnawan, Sdr. Taufik, Subhan Fahmi, serta perwakilan massa sebanyak 50 orang.

Adapun tuntutan yg disampaikan Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut yaitu :

1. Kabupaten Garut agar segera melayangkan surat kepada Pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan revisi UU ASN No. 5 Tahun 2014.

2. Pemerintah Kab. Garut agar melayangkan surat dukungan kepada Pemerintah Pusat dalam penyelesaian masalah honorer yg telah lama mengabdi tanpa batasan usia.

3. Pemerintah Kab. Garut mendesak kepada Pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh honorer sesuai dgn UMR yg berlaku.

4. Pemerintah Kab. Garut mendesak kepada Pemerintah Pusat meminta secepatnya regulasi PPPK cepat di tuntaskan.

Tanggapan dari Sekda Kab. Garut :

1. Kami mendukung atas 4 tuntutan tersebut dan pihaknya secepatnya untuk menindaklanjuti secara administrasi.

2. Terkait Revisi UU ASN No. 05 Th. 2014, pihaknya meminta semua pihak di Kab. Garut untuk melakukan rumusan untuk mengusulkan pasal mana saja yg harus di revisi untuk di usulkan ke Pemerintah Pusat.

3. Pihaknya akan membentuk team kecil yg terdiri dari Sekda sebagai koordinator, Asda 1, Kepala BKD, Kadisdik, Kadisnaker, Kabag Pemerintahan serta perwakilan dari tenaga honorer guna menindaklanjuti 4 tuntutan tsb.

4. Memperjuangkan honorer.

Adapun hasil Audiensi antara Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR ) dan Forum Honorer Lintas Dinas ( FHKG ) Kab. Garut dgn DPRD Kab. Garut dan Pemda Kab. Garut yg dituangkan dalam berita acara yaitu :

 1. Kami mendukung atas 4 tuntutan tersebut dan pihaknya secepatnya untuk menindaklanjuti secara administrasi.

2. Terkait Revisi UU ASN No. 05 Th. 2014, pihaknya meminta semua pihak di Kab. Garut untuk melakukan rumusan untuk mengusulkan pasal mana saja yg harus di revisi untuk di usulkan ke Pemerintah Pusat.

3. Pihaknya akan membentuk team kecil yg terdiri dari Sekda sebagai koordinator, Asda 1, Kepala BKD, Kadisdik, Kadisnaker, Kabag Pemerintahan serta perwakilan dari tenaga honorer guna menindaklanjuti 4 tuntutan tsb.

4. Terkait PTTTK pihaknya sedang menunggu regulasi yang menaungi PTTK dan pihaknya siap untuk memperjuangkan PTTTK.(ag)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *